Bakesbangpoldagri NTB dan Disnakertrans Perkuat Koordinasi Pengawasan Orang Asing

 

Tim Bakesbangpoldagri NTB dan Disnakertrans Saat Berkoordinasi

MATARAM — Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Bakesbangpoldagri) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus memperkuat koordinasi lintas sektor dalam rangka meningkatkan pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas orang asing di wilayah NTB.

Koordinasi tersebut dilakukan bersama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB, terutama berkaitan dengan keberadaan tenaga kerja asing (TKA) yang bekerja di sejumlah sektor di wilayah NTB.

Kabid Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik (Wasnas PK) Bakesbangpoldagri NTB, Rizal Febriandy Udjudeda, S.Sos., mengatakan koordinasi lintas instansi menjadi langkah penting untuk memastikan pengawasan terhadap orang asing dapat berjalan secara optimal.

Menurut Rizal, keberadaan orang asing di NTB perlu menjadi perhatian bersama dengan tetap mengedepankan pendekatan koordinatif serta sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing instansi.

“Koordinasi ini penting untuk menyamakan persepsi dan memperkuat pertukaran informasi terkait keberadaan maupun aktivitas orang asing di wilayah NTB,” ujar Rizal.

Ia menjelaskan, pengawasan tidak hanya berkaitan dengan aspek ketenagakerjaan, tetapi juga menyangkut aspek keamanan, ketertiban, administrasi, serta potensi dampak sosial yang dapat muncul di tengah masyarakat.

Karena itu, Bakesbangpoldagri NTB mendorong adanya sinergi dan komunikasi yang berkelanjutan dengan Disnakertrans serta instansi terkait lainnya.

Rizal menambahkan, pertukaran informasi dan sinkronisasi data menjadi salah satu hal yang perlu terus diperkuat. Dengan koordinasi yang baik, berbagai potensi permasalahan yang berkaitan dengan keberadaan orang asing dapat diketahui lebih dini dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

“Yang kita bangun adalah sinergitas. Masing-masing instansi memiliki tugas dan kewenangan masing-masing. Dengan koordinasi yang baik, pengawasan di lapangan tentunya bisa lebih optimal,” katanya.

Sementara itu, koordinasi dengan Disnakertrans juga menjadi bagian dari upaya memastikan penggunaan tenaga kerja asing di NTB dilakukan sesuai dengan ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku.

Bakesbangpoldagri NTB berharap koordinasi lintas sektor tersebut dapat terus ditingkatkan sehingga pengawasan terhadap orang asing berjalan secara terpadu, efektif dan terukur.

Langkah tersebut sekaligus diharapkan dapat menjaga kondusivitas daerah serta memastikan keberadaan orang asing, termasuk tenaga kerja asing, dapat memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan dan perekonomian NTB tanpa mengabaikan aspek keamanan dan ketertiban masyarakat.