Bakesbangpoldagri NTB Perkuat Pengawasan Orang Asing di NTB

 

Rapat Bidang Wasnas PK Terkai Pengawasan Orang Asing

Mataram – Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik (Wasnas PK) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Bakesbangpoldagri) Provinsi Nusa Tenggara Barat menggelar rapat internal sebagai upaya memperkuat pelaksanaan pengawasan orang asing di wilayah NTB. Rapat tersebut dipimpin oleh Kepala Bidang Wasnas PK dan diikuti oleh seluruh jajaran bidang.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi internal, menyamakan persepsi, serta memperkuat langkah-langkah strategis dalam mendukung pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas warga negara asing di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Selain itu, rapat juga menjadi forum evaluasi terhadap pelaksanaan tugas serta pembahasan berbagai isu yang berkembang di lapangan.

Kepala Bidang Wasnas PK Bakesbangpoldagri Provinsi NTB, Rizal Febriandy Udjudeda, S.Sos menegaskan bahwa pengawasan orang asing merupakan bagian dari upaya menjaga stabilitas keamanan daerah melalui deteksi dini dan koordinasi lintas sektor.

"Melalui rapat internal ini, kita koordinasi di tingkat bidang agar setiap informasi yang berkaitan dengan keberadaan orang asing dapat ditindaklanjuti secara cepat, tepat, dan sesuai kewenangan," ujarnya.

Dalam rapat tersebut dibahas sejumlah agenda strategis, di antaranya optimalisasi pengumpulan dan analisis informasi, penguatan mekanisme pelaporan, peningkatan kapasitas deteksi dini, serta penyusunan langkah-langkah antisipatif terhadap potensi kerawanan yang berkaitan dengan aktivitas warga negara asing di wilayah NTB.

Selain itu, peserta rapat juga menekankan pentingnya membangun komunikasi yang efektif dengan instansi terkait, seperti Kantor Imigrasi, TNI, Polri, pemerintah kabupaten/kota, dan anggota TIMPORA lainnya, sehingga pertukaran informasi dapat berjalan lebih cepat dan akurat.

Melalui rapat internal ini, Bidang Wasnas PK Bakesbangpoldagri Provinsi NTB berkomitmen untuk terus meningkatkan profesionalisme, memperkuat koordinasi, serta mengoptimalkan pelaksanaan pengawasan orang asing sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan, ketertiban, dan stabilitas daerah yang kondusif di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

“mari kita laksanakan tugas ini dengan baik dan maksimal,” tegasnya.