Mitigasi Tak Bisa Ditunda, Wamen Yuliot Dorong Tiga Langkah Hadapi Risiko Bencana

 

JAKARTA - Keselamatan masyarakat menjadi perhatian utama di tengah risiko bencana yang semakin kompleks akibat perubahan iklim, degradasi lingkungan, dan ketimpangan sosial. Pemerintah mendorong percepatan mitigasi melalui investasi ketangguhan, penguatan peringatan dini yang inklusif, serta kolaborasi lintas sektor dan negara.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot menyampaikan hal tersebut saat membuka The 5th Asia Disaster Management and Civil Protection Expo & Conference (ADEXCO) dan The 3rd Global Forum for Sustainable Resilience (GFSR) 2026 di Jakarta, Rabu (9/9).

Forum bertema Putting People at the Centre of Resilience tersebut dihadiri Wakil Menteri Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard, Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha C. Nasir, Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB Dr. Raditya Jati, serta perwakilan organisasi internasional seperti PBB, ASEAN, dan Pacific Islands Forum.

"Hari ini kita tidak lagi bicara tentang bencana hanya sebagai kejadian alam yang berdiri sendiri. Perubahan iklim, degradasi lingkungan, dan ketimpangan sosial telah menyatu menjadi satu ancaman sistemik yang masif. Kita harus ingat bahwa every day counts. Menunda mitigasi risiko bencana hari ini berarti menumpuk korban jiwa di masa depan," ujar Yuliot.

Menurut Yuliot, kemunculan risiko bencana baru bergerak lebih cepat dibandingkan kapasitas penanganannya. Karena itu, ia mendorong tiga langkah strategis dalam penguatan ketangguhan bencana.

Pertama, pengurangan risiko bencana perlu ditempatkan sebagai investasi inti dalam pembangunan nasional melalui investasi berkelanjutan pada ketangguhan dan infrastruktur hijau, bukan sekadar biaya operasional.

Kedua, penguatan Early Warnings for All dengan mengubah data teknis menjadi informasi lokal yang inklusif dan mudah diakses, termasuk oleh anak-anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat.

Ketiga, memperkuat kolaborasi lintas batas dan solidaritas multipihak melalui kemitraan pemerintah, sektor swasta, akademisi, LSM, dan generasi muda.

Di tengah upaya tersebut, Yuliot menyoroti kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang saat ini melanda sejumlah wilayah di Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua. Selain berdampak terhadap lingkungan dan kesehatan, karhutla juga mengganggu infrastruktur vital pertambangan serta minyak dan gas.

Kementerian ESDM turut mengapresiasi respons BNPB dalam mengamankan objek vital nasional dari ancaman kebakaran.

"Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada BNPB atas respon cepatnya dalam memadamkan kebakaran hutan di wilayah kerja migas Tangguh Bintuni, Provinsi Papua Barat," tutur Yuliot.

Melalui ADEXCO dan GFSR 2026, pemerintah mendorong agar pembahasan mengenai ketangguhan bencana menghasilkan komitmen yang dapat diterapkan untuk memperkuat perlindungan masyarakat menghadapi risiko bencana di masa depan.