Workshop RAD PE NTB Ditutup, Pemprov Dorong Program Pencegahan Ekstremisme Masuk Perencanaan 2027

 

Penandatanganan Dokumen Workshop Pengembangan RAD PE NTB

MATARAM — Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAD PE) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memasuki tahap penguatan program. Setelah melakukan pemetaan persoalan dan strategi intervensi melalui Focus Group Discussion (FGD), para pemangku kepentingan pada hari kedua workshop menyepakati pentingnya mengintegrasikan langkah pencegahan ke dalam program pembangunan daerah mulai Tahun Anggaran 2027.

Kegiatan lanjutan sekaligus penutupan Workshop Pengembangan RAD PE NTB digelar di Hotel Aston Inn Mataram, Selasa, 15 September 2026. Forum tersebut mempertemukan unsur Pemerintah Provinsi NTB, perangkat daerah, aparat penegak hukum, instansi vertikal, lembaga pendidikan, organisasi keagamaan dan kemasyarakatan, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi perempuan dan kepemudaan, pemerhati anak, mitra pembangunan serta pemangku kepentingan lainnya.

Hari kedua workshop diawali dengan pemaparan hasil FGD yang telah dilakukan pada hari pertama. Hasil pemetaan tersebut kemudian dipertajam menjadi usulan program, kegiatan dan intervensi yang dinilai lebih aplikatif sesuai kondisi dan kewenangan masing-masing pihak.

Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah pentingnya melihat pencegahan ekstremisme dari lingkungan terdekat masyarakat, termasuk keluarga, sekolah, komunitas, lingkungan kerja hingga ruang digital.

Pada kelompok pemerintah, misalnya, peserta membahas sejumlah perilaku dan faktor yang perlu mendapatkan perhatian di lingkungan aparatur sipil negara (ASN), mulai dari persoalan kedisiplinan, pemahaman kebangsaan, pengaruh kelompok hingga konsumsi dan penyebaran konten provokatif di media sosial.

Intervensi yang dibahas tidak hanya berupa pembinaan dan penegakan disiplin, tetapi juga dialog, konseling, literasi digital, penguatan pemahaman kebangsaan serta komunikasi yang lebih konstruktif.

Sementara kelompok agama menyoroti tantangan pembelajaran agama melalui media sosial tanpa rujukan yang kredibel, sikap eksklusif, lemahnya pendampingan orang tua terhadap aktivitas digital anak, bullying serta pentingnya memperkuat pendidikan agama dan karakter yang menghargai perbedaan.

Kelompok perempuan turut menempatkan ketahanan keluarga sebagai salah satu bagian penting dalam upaya pencegahan. Pengasuhan anak, penggunaan media digital, komunikasi keluarga, relasi dalam rumah tangga, hingga pencegahan kekerasan menjadi sejumlah isu yang dibahas.

RAD PE Bukan Program Baru, tetapi Diintegrasikan

Dalam pembahasan hari kedua, Sekretaris Bakesbangpoldagri NTB menegaskan bahwa RAD PE tidak diarahkan untuk menciptakan seluruh program baru. Sebaliknya, rencana aksi tersebut akan mengintegrasikan berbagai intervensi pencegahan yang sudah menjadi bagian dari tugas dan program perangkat daerah.

“Penyusunan RAD PE tidak dimaksudkan untuk menciptakan seluruh program dan kegiatan baru, tetapi lebih diarahkan pada integrasi intervensi pencegahan dan penanggulangan ekstremisme ke dalam program yang telah dimiliki oleh masing-masing perangkat daerah,” demikian disampaikan dalam pengantar pembahasan.

Dengan pendekatan tersebut, program pencegahan dapat dilaksanakan secara lebih realistis dan terukur sesuai tugas, fungsi, kewenangan serta kapasitas masing-masing perangkat daerah dan mitra terkait.

Pembahasan kemudian dibagi ke dalam tiga desk untuk mempertajam sejumlah tema RAD PE. Setiap desk didampingi fasilitator dan melibatkan perangkat daerah serta mitra pembangunan sesuai bidang masing-masing.

Tema yang dibahas mencakup peningkatan kapasitas aparatur, perlindungan dan peningkatan sarana prasarana, kajian dan pemetaan wilayah rentan, penguatan HAM dan tata kelola pemerintahan, kemitraan, pendidikan dan keterampilan, fasilitasi lapangan kerja, perlindungan perempuan, pemuda dan anak, perlindungan korban, ketahanan keluarga dan komunitas, hingga komunikasi strategis, media dan sistem elektronik.

Kesepakatan Bersama Jadi Titik Lanjut

Rangkaian workshop ditutup dengan pembacaan dan penandatanganan kesepakatan bersama seluruh pemangku kepentingan.

Kesepakatan tersebut menegaskan bahwa pelaksanaan RAD PE membutuhkan dukungan lintas sektor dengan mengedepankan prinsip pencegahan, perlindungan, penghormatan terhadap hak asasi manusia, penguatan ketahanan masyarakat serta pendekatan yang inklusif dan humanis.

Para pihak juga berkomitmen untuk berperan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing serta memperkuat koordinasi dan komunikasi dalam pelaksanaan program pencegahan ekstremisme di NTB.

RAD PE juga akan disusun dengan mempertimbangkan karakteristik, potensi dan kebutuhan NTB, termasuk hasil pemetaan risiko serta masukan dari berbagai kelompok masyarakat.

Pada sesi penutupan, Kepala Bakesbangpoldagri NTB yang diwakili Kepala Bidang Poldagri dan Ormas, Muhajidin, menegaskan bahwa penyusunan dokumen RAD PE bukan menjadi akhir dari proses.

“Penyusunan RAD PE bukan merupakan akhir dari proses, melainkan awal dari komitmen bersama untuk berkolaborasi, bergerak dan membangun ketahanan masyarakat,” tegasnya.

Menurutnya, pencegahan ekstremisme perlu dilakukan sejak lingkungan keluarga, sekolah, kampus, komunitas hingga ruang digital. Generasi muda juga perlu ditempatkan sebagai mitra sekaligus agen perdamaian dengan menghadirkan narasi positif tentang Pancasila, toleransi, kebhinekaan dan perdamaian.

“Pencegahan ekstremisme tidak cukup hanya dilakukan melalui pendekatan keamanan, tetapi perlu diperkuat melalui pendidikan, keteladanan, dialog, keadilan dan persatuan,” ujarnya.

Masuk Perencanaan Mulai 2027

Hasil workshop selanjutnya menjadi bahan penyempurnaan RAD PE Provinsi NTB Tahun 2026–2029. Setiap perangkat daerah akan menginventarisasi program yang dapat diintegrasikan, sekaligus menentukan indikator, target, lokasi, kelompok sasaran, penanggung jawab dan kebutuhan anggaran.

Langkah tersebut diharapkan membuat RAD PE tidak berhenti sebagai dokumen kebijakan, tetapi dapat diterjemahkan menjadi program nyata yang berjalan secara kolaboratif.

Komitmen yang dibangun dalam workshop juga menempatkan nilai gotong royong, kebersamaan dan kearifan lokal masyarakat NTB sebagai modal sosial dalam memperkuat ketahanan masyarakat.

Dengan berakhirnya workshop, tahapan berikutnya adalah penyempurnaan matriks RAD PE dan integrasi program ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, khususnya mulai Tahun Anggaran 2027 dan seterusnya.

Upaya tersebut diharapkan memperkuat sistem pencegahan ekstremisme di NTB melalui pendekatan yang lebih dini, kolaboratif, inklusif dan berkelanjutan.